Pekanbaru (Rhi) – Wacana mengenai pengalihan atau pelibatan kantin sekolah sebagai dapur produksi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai beragam respons dan pernyataan dari berbagai kalangan termasuk Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) wilayah riau.
Ketua Gapembi Riau, H Suhaimi Hasan SH angkat bicara dan menyebut wacana MBG diserahkan pengelolaannya kepada kantin sekolah itu kiranya perlu pengkajian yang lebih matang, karena untuk membangun suatu SPPG (Saruan Pelayanan Pemenuhan Gizi) memerlukan anggaran yang cukup besar seperti yang dilakukan oleh para asosiasi atau miitra BGN (Badan Gizi Nasional).
Ia menilai dapur SPPG masih lebih tepat dipertahankan sebagai sistem utama MBG. Menurutnya, kantin sekolah memang memiliki kelebihan karena berada lebih dekat dengan siswa, tetapi terdapat sejumlah hal krusial yang harus dipastikan sebelum kantin sekolah mengambil alih fungsi SPPG.
“Apabila ini dialihkan ke kantin sekolah, untuk memenuhi standarisasi dari sisi infrastruktur bangunan tersebut itu anggarannya dari mana, sementara anggaran yang dilakukan oleh asosiasi atau Mitra BGN saat ini itu diperkirakan lebih kurang 80 sampai 90 triliun se-indonesia,” tuturnya.
Dikatakannya, anggaran yang cukup besar 80 hingga 90 triliun adalah bentuk kepedulian daripada mitra BGN yang bernama asosiasi seperti Gapembi.
“Bangunan sudah ready ini adalah wujud kepedulian daripada asosiasi Gapembi yang serius untuk menunjang program andalan bapak presiden sehingga kalau ada wacana dialihkan ke kantin sekolah ini perlu kajian yang matang kalau menurut hemat kami selaku Ketua Gapembi di Provinsi Riau ini mundur beberapa tahun ke belakang dengan program ini,” paparnya.
Lanjutnya, jika SPPG akan dibuat di kantin tentu perlu dikaji anggaran dari mana dan siapa yang bersedia membuat sarana dan prasarana SPPG yang akan direncanakan di kantin sekolah tersebut tidak asal-asalan membuat bangunan.
“Cukup signifikan biayanya karena kita harus melengkapi berdasarkan juknis daripada BGN Apa dampak dari pengalihan tersebut,” ungkapnya.
Jika ada pengalihan kata H Suhaimi Hasan, tentunya kita perlu anggaran baru dan apakah ini dilakukan oleh anggaran negara jika ya itu perlu perencanaan dan kajian.
“Bagaimana dengan investasi yang sudah dilakukan oleh mitra Mitra BGN yang notabene estimasinya lebih kurang setahun setengah baru pulang modal, jangan bicara untung dulu dalam konteks program ini, apalagi dapur yang beroperasional baru 5 bulan. Jika ada wacana untuk dialihkan ke tempat lain, tentu suatu hal yang tidak adil apabila pemerintah serta-merta melakukan peralihan tersebut,” ulasnya.
Ditambahkannya, mitra BGN atas nama Gapembi yang akan mengalami kerugian dari program ini dan perlu diketahui bahwa Provinsi Riau adalah yang pertama kali melaksanakan program ini walaupun waktu itu masih berada di ambang kekhawatiran, apakah program ini bisa berjalan dengan lancar atau tidak. “Kami nekat melakukannya dan ini adalah wujud dari kami untuk men-support program yang menurut kami sangat bagus dari bapak Presiden Prabowo Subianto,” lanjutnya.
“Kami tidak sepakat dan kami menolak dengan apa yang di wacanakan ini, walaupun ini masih dalam kontek wacana,” tegas Ketua Gapembi Riau H Suhaimi Hasan SH.
